Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, kerjasama, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan:

  1. Penyiapan Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan
  2. Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan serta perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Sosial dan Pemerintahan
  3. Penyusunan Daftar Inventarisasi masalah, verifikasi data dan infiormasi dalam rangka publikasi dan sosialisasi
  4. Pelaksanaan koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, dan pariwisata.

Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penataan Kelembagaan Desa, Ketatalaksanaan Desa, Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Desa dan BUMDesa.

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan meliputi aspek penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Aparatur, Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, Ketertiban dan Ketenteraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Rencana Penetapan Aparatur Baru dan / evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan.